HALTIM, GoogiraNews – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai memverifikasi 865 tenaga honorer yang tersebar di sejumlah OPD.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan tenaga honorer yang tercatat masih aktif menjalankan tugas pelayanan publik.
Pendataan juga diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan secara lebih akurat.
Sekda Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat mengatakan, 865 honorer tersebut merupakan akumulasi laporan sejumlah instansi.
Data tersebut terutama berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan RSUD Halmahera Timur.
“Sekarang kami lagi menguji 865 tenaga honorer itu, yang aktif benar-benar berapa,” ujar Ricky, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, verifikasi penting untuk membedakan tenaga yang masih bertugas dengan mereka yang sudah tidak aktif.
Ricky menyebut kebutuhan guru, tenaga medis, dan paramedis di Halmahera Timur masih cukup besar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan tenaga pelayanan dasar tetap tersedia di berbagai wilayah.
“Halmahera Timur ini kan kekosongan untuk tenaga medis, paramedis, dan guru itu masih besar,” katanya.
Karena itu, hasil verifikasi akan digunakan untuk memetakan kebutuhan tenaga secara lebih terukur.
Pemkab Halmahera Timur juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer.
Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan daerah tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pendataan, pemerintah masih mengkaji mekanisme pembiayaan gaji tenaga honorer.
Salah satu opsi yang dibahas ialah kerja sama dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility.
“Apakah menggandeng perusahaan melalui CSR-nya, atau formulanya seperti apa,” jelas Ricky.
Pemerintah berharap penataan tersebut menghasilkan data kepegawaian yang lebih valid dan mendukung pelayanan masyarakat.
