MABA, GoogiraNews – Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Salah satu nama yang masuk dalam jajaran tersebut adalah Margarito Kamis, pakar hukum tata negara yang dikenal sebagai akademisi asal Maluku Utara.
Pelantikan jajaran Wantimpres dilakukan setelah Prabowo melakukan perombakan kabinet sehari sebelumnya. Pratikno dipercaya menjadi Ketua Wantimpres, sedangkan Hatta Rajasa menjabat Wakil Ketua. Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Sekretaris.
Margarito Kamis merupakan akademisi Universitas Khairun Ternate yang selama ini dikenal melalui pandangannya dalam isu hukum tata negara dan ketatanegaraan. Masuknya Margarito dalam jajaran Wantimpres membawa nama Maluku Utara ke lingkaran lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Dalam pelantikan tersebut, Ketua dan anggota Wantimpres mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap para anggota Wantimpres.
Mereka juga bersumpah akan menjunjung tinggi etika jabatan serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Selain Margarito dan jajaran pimpinan, Wantimpres periode ini diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang. Di antaranya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, mantan Menko Polsoskam Agum Gumelar, serta mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
Wantimpres merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Bagi Maluku Utara, masuknya Margarito Kamis dalam jajaran tersebut menjadi catatan tersendiri. Akademisi Universitas Khairun itu kini mendapat mandat di tingkat nasional dalam lembaga yang berada langsung di bawah Presiden.
Pengangkatan tersebut menempatkan pengalaman Margarito di bidang hukum tata negara dalam ruang kerja yang berkaitan dengan pemberian nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara.
