HALTIM, GoogiraNews – Pemkab Halmahera Timur tengah mencari skema pembiayaan untuk tenaga honorer setelah proses verifikasi data dimulai.
Sebanyak 865 tenaga honorer dilaporkan tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Halmahera Timur.
Pemerintah terlebih dahulu memastikan jumlah tersebut sesuai kondisi tenaga yang masih aktif bekerja.
Sekda Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat mengatakan, pembiayaan honorer menjadi bagian yang masih dikaji pemerintah.
Pemerintah harus menemukan mekanisme yang efektif tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Cuma formula untuk membayarnya itu kami masih mencari formula yang efektif,” kata Ricky.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan sebelum menentukan kebijakan.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah melibatkan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility.
Namun, skema tersebut masih dikaji agar pelaksanaannya tetap sesuai regulasi.
“Apakah menggandeng perusahaan melalui CSR-nya, atau formulanya seperti apa,” jelas Ricky.
Pemerintah belum menetapkan mekanisme pembiayaan karena masih membutuhkan kajian dan koordinasi lebih lanjut.
Di sisi lain, verifikasi tetap dilakukan untuk memastikan tenaga honorer yang masih aktif bertugas.
Data tersebut menjadi dasar penting sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai penataan kepegawaian.
Ricky menyebut laporan 865 honorer berasal dari sejumlah instansi, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara tenaga honorer pada sektor teknis disebut sudah tidak lagi signifikan.
Hasil verifikasi nantinya digunakan untuk menghitung kebutuhan guru, tenaga medis, dan paramedis.
Langkah ini juga diharapkan membantu pemerintah mencegah kekosongan tenaga pelayanan dasar.
Pemkab Halmahera Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai penataan tenaga non-ASN.
Kebijakan akhir akan diarahkan agar kebutuhan pelayanan tetap terpenuhi sekaligus mengikuti aturan yang berlaku.
