HALTIM, GoogiraNews – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memprioritaskan penataan honorer untuk menjawab kekurangan guru dan tenaga kesehatan.
Sebanyak 865 tenaga honorer kini diverifikasi untuk mengetahui kondisi tenaga yang benar-benar masih aktif.
Data tersebut akan membantu pemerintah menentukan kebutuhan personel pada sekolah dan fasilitas kesehatan.
Sekda Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat mengatakan, kebutuhan tenaga pelayanan dasar masih menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, kekurangan guru, tenaga medis, dan paramedis masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Kalau misalkan kami tidak melakukan penetrasi di tenaga honorer, ya akan terjadi kekosongan,” ujar Ricky, saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).
Ia menilai keberadaan tenaga honorer masih berperan penting dalam menjaga pelayanan dasar masyarakat.
Verifikasi dilakukan terhadap data yang dilaporkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Instansi yang menjadi sumber utama data tersebut ialah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD.
Ricky mengatakan proses tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah honorer yang masih menjalankan tugas.
Pemerintah juga ingin memastikan kebutuhan tenaga di setiap sektor sesuai kondisi lapangan.
“Dibandingkan daerah lain, Halmahera Timur ini kan kekosongan untuk tenaga medis, paramedis, dan guru masih besar,” katanya.
Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penataan tenaga honorer.
Pemkab Haltim selanjutnya akan menyusun kebijakan berdasarkan hasil verifikasi tersebut.
Penataan diharapkan mampu mencegah kekosongan tenaga pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah juga masih mencari skema pembiayaan gaji honorer yang sesuai regulasi.
Salah satu alternatifnya adalah melibatkan perusahaan melalui program CSR untuk mendukung kebutuhan tersebut.
“Formulanya seperti apa, sehingga tidak melanggar secara ketentuan atau regulasi hukum,” jelas Ricky.
Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar kebijakan daerah memiliki dasar yang sesuai aturan.
