MABA, GoogiraNews – Keluhan warga terkait dampak debu hauling mendapat perhatian langsung Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Bupati Ubaid Yakub memimpin mediasi bersama warga dan perusahaan di Aula Kantor Camat Wasile Selatan, Sabtu (12/9/2026).
Mediasi mempertemukan warga Desa Waijoi dan Jikomoi dengan sejumlah perusahaan yang beraktivitas di wilayah tersebut.
Pertemuan membahas dampak debu terhadap lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.
Warga menduga mobilisasi kendaraan hauling menyebabkan debu menyebar hingga ke area perkebunan mereka.
Kondisi itu disebut berdampak pada tanaman, bahkan sebagian tanaman warga mengalami kerusakan hingga mati.
Perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri atas PT WKS, PT MHM, PT Position dan PT WKM.
Selain itu, PT Pahala Abadi turut hadir dalam mediasi bersama unsur pemerintah serta TNI/Polri.
Bupati Ubaid mengatakan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan tanpa memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.Karena itu, pemerintah memilih melakukan pemeriksaan langsung dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Persoalan ini harus diselesaikan berdasarkan data dan fakta di lapangan,” tegas Ubaid.
Ia meminta proses investigasi dilakukan objektif serta melibatkan masyarakat yang merasakan dampaknya.
Pemkab Haltim kemudian membentuk Tim Investigasi untuk memeriksa kondisi lahan dan dampak yang dikeluhkan warga.
Tim tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, perusahaan serta perwakilan masyarakat terdampak.
Tim akan turun ke lapangan selama dua hari pada Senin dan Selasa.
Temuan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Rabu.
Ubaid juga meminta perusahaan menghadirkan jajaran direksi dari kantor pusat pada pertemuan berikutnya.
Menurutnya, kehadiran direksi diperlukan agar hasil pembahasan dapat segera memperoleh keputusan perusahaan.
Selain persoalan debu, Ubaid kembali menemui masyarakat pada Sabtu sore sekitar pukul 14.00 WIT.
Pertemuan kedua membahas tuntutan tali asih bagi pemilik lahan dalam areal IPPHK PT MHM.
Pihak perusahaan menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan tersebut pada prinsipnya.
Namun, realisasinya masih menunggu persetujuan dan arahan jajaran direksi perusahaan di kantor pusat.
Ubaid menilai tali asih menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh manfaat dari aktivitas investasi.
Ia menyebut pola tersebut telah diterapkan perusahaan lain yang lebih dahulu beroperasi di Halmahera Timur.
“Investasi harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” ujar Ubaid.
Ia menegaskan masyarakat sekitar wilayah kegiatan juga harus merasakan dampak positif keberadaan investasi.
Pemkab Haltim akan terus mempertemukan masyarakat dan perusahaan untuk mencari penyelesaian melalui dialog.
Pemerintah berharap aktivitas investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
